Contoh Kebijakan Umum Pelayanan Rumah Sakit

 

Contoh : SURAT KEPUTUSAN

No. 

 

 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN RS.  

DIREKTUR RS.

MENIMBANG :
1)  bahwa dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit  … diperlukan Kebijakan Pelayanan yang berkualitas;
2) bahwa untuk mendapatkan Pelayanan yang berkualitastersebut diperlukan penetapan Kebijakan Pelayanan di RS …;
3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalama dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit ….

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2.Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang RumahSakit.
3.Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/Per/III/ 2008 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
6.Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.
7.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1462/Menkes/SK/XII/2006 Tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS).
8.Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 364 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TBC).
9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519 /Menkes/Per/III/2010 Tentang Pelayanan anestesiologi.
10.Keputusan Menteri Kesehatan No 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis.
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/Per/III/ 2008 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien.
13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
14.Keputusan Menteri Kesehatan No 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit.
15.Peraturan Menteri Kesehatan No 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi
16.Peraturan Menteri Kesehatan No 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran.
17.Peraturan Menteri Kesehatan No 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik RS.
18.Peraturan Menteri Kesehatan No 5025/MENKES/PER/IV/2011 tentang Registrasi dan Perijinan Praktek
19.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
20.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tantang Rekam Medis.
21.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1226/MENKES/SK/XIII/2009 tentang Pedoman Penatalaksanaan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di rumah Sakit.
22.Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
23.Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
24.Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
25.Kepmenkes RI Nomor 812 tahun 2007 tentang Kebijakan Perawatan Paliatif.
26.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 875 / Menkes / SK / PER / VII / 2004 tentang penyusunan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.
27.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 876 / Menkes / SK / PER / VII / 2004 tentang pedoman teknis analisis dampak kesehatan lingkungan.
28.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1204 / Menkes / SK / PER / XI / 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit.
29.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1087 tahun 2010 tentang Standar kesehatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 /Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.
31.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Teknologi Laboratorium Kesehatan.
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/Per/III/2008 tentang Radiologi.
33.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/Menkes/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik.
34.Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Medik di RS Kelas A, B dan C, Departemen Kesehatan 1997.
35.Standar Operasional Prosedur Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan 2002.
36.Indikator Klinik Pelayanan Rehabilitasi Medis di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan 2002.
37.Pedoman Pelayanan Gawat Darurat, Departemen Kesehatan 1995.
38.Pedoman Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Rumah Sakit Pada Penanggulangan Musibah Masal / Bencana, Departemen Kesehatan 1998.
39.Penatalaksanaan Korban Bencana Massal, Departemen Kesehatan 2002.
40.Pedoman Kerja Perawat Instalasi Gawat Darurat Di Rumah Sakit, Departemen Kesehatan 1999.
41.Pedoman Pelayanan Keperawatan Gawat Darurat Di RS, Departemen Kesehatan 2005.
42.Materi Teknis Medis Khusus, Departemen Kesehatan 2005.
43.Materi Teknis Medis Standar (ABCDE), Departemen Kesehatan, 2005.
44.Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, Departemen Kesehatan 2006.
45.Pedoman Penatalaksanaan Identifikasi Korban Mati Pada Bencana Massal, Departemen Kesehatan – Polri 2004.
46.Pedoman Penatalaksanaan Keracunan Untuk RS, Departemen Kesehatan- WHO 2001
47.Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
48.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit.
49.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 377 / Menkes / SK / III / 2007 Tentang Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan.
50.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
51.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
52.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
53.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1439 tahun 2002 tentang Penggunaan Gas Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan.
54.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan / Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam Di Rumah Sakit.
55.Pedoman Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam Direktorat Jendreral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2007.
56.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197
/ Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi Di Rumah Sakit.
57.Standar Umum Pelayanan Anestesiologi Dan Reanimasi Di RS, Departemen Kesehatan 1999.
58.Standar Pelayanan ICU, Departemen Kesehatan 2003.
57. Standar Pelayanan ICCU di RS, Departemen Kesehatan 2003.
59.Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi di ICU, Departemen Kesehatan 2004.
60.Standar Pelayanan Keperawatan di ICU, Departemen Kesehatan 2006.
61.Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif Di Rumah Sakit.
62.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
63.Pedoman Teknis Ruang Operasi Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2012.
64.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo 565/Menkes/PER/III/2011 Tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis.
65.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/Menkes/SK/V/2009 Tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis.
66.Keputusan Pemilik RS ….

MEMUTUSKAN MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Direktur RS…. tentang Kebijakan    Pelayanan RS. …

KEDUA :    Lampiran  Keputusan  Direktur  tentang  Kebijakan  Pelayanan RS. … sebagaimana tercantum dalam  Lampiran Keputusan ini.

KETIGA :    Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal  ditetapkan,  dan  apabila  di kemudian hari ternyata diperlukan perbaikan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : …
Pada tanggal : …

 

Direktur RS. …

 

Lampiran Surat Keputusan Direktur RS. …
No. …

KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN RUMAH SAKIT …

 

1, Pelayanan Instalasi :

a) Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, Rawat Inap, Rawat Intensif, Laboratorium dan Radiologi dilaksanakan dalam 24 jam. Pelayanan Rawat Jalan sesuai dengan jadwal praktik dokter. Pelayanan Kamar Operasi dilaksanakan dalam jam kerja, dan dilanjutkan dengan sistem on call.

b) Pelayanan pasien Instalasi Gawat Darurat harus diutamakan dengan waktu pelayanan yang lebih cepat.

c) Pelayanan harus selalu berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

d) Seluruh staf RS harus bekerja sesuai dengan standar profesi, pedoman/panduan dan standar prosedur opersional yang berlaku, serta sesuai dengan etika profesi, etika RS dan etiket RS yang berlaku.

e) Seluruh staf RS dalam melaksanakan pekerjaannya wajib selalu sesuai dengan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3), termasuk dalam penggunaan alat pelindung diri (APD).

 

2, Skrining Dan Triase :

a) Skrining dilakukan pada kontak pertama untuk menetapkan apakah pasien dapat dilayani oleh RS.

b) Yang bisa diterima di RS adalah kasus selain yang dibawah ini :

1)Pasien dengan diagnosis :

a)TBC dengan XDR / MDR.
b)Semua pasien Psikiatri.
c)Gagal ginjal on HD.
d)CVA Hemorraghic peserta BPJS.
e)Kasus Orthopedi peserta BPJS.
f)HIV AIDS yang memerlukan ARV atau terapi definitif HIV AIDS.
g)Kanker yang perlu konsultan hematologi, onkologi medis serta memerlukan kemoterapi.
h)Kasus Urologi dengan kepesertaan BPJS.
i)Flu burung (kasus dengan hasil Laboratorium penunjang positif).
j)Flu babi (kasus dengan hasil Laboratorium penunjang positif).
k)SARS (kasus dengan hasil Laboratorium penunjang positif).
l)Pasien KLL indikasi bedah syaraf dengan kepesertaan BPJS.

2) Tidak ada DPJP yang bertugas kecuali pasien menghendaki atau menyetujui dirawat dokter lain.
3) Bila tempat tidur yang dikehendaki pasien tidak ada ditawarkan naik kelas atau turun kelas.
4) Tidak tersedia bed diruang khusus, peralatan dan pemeriksaan yang sangat diperlukan oleh pasien yang tidak bisa ditunda pengadaannya.
5) Pasien BPJS dengan indikasi IRI.

c.Triase dilaksanakan melalui kriteria triase, visual atau pengamatan, pemeriksaan fisik, psikologik, laboratorium klinik atau diagnostik imaging sebelumnya.

d.Kebutuhan darurat, mendesak, atau segera diidentifikasi dengan proses triase berbasis bukti untuk memprioritaskan pasien dengan kebutuhan emergensi.

 

3.Pelayanan Pasien :
a.Pemberian pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan kepada semua pasien dilaksanakan secara seragam.
b.Para pemberi asuhan pasien harus menuliskan perintah didalam Dokumen Rekam Medis pasien di Catatan Terintegrasi.
c.Semua pelayanan resusitasi yang diberikan kepada pasien harus dilakukan dengan prosedur yang seragam yang ditetapkan oleh RS.
d.Semua tenaga keperawatan yang memberikan obat ke pasien diharuskan menggunakan hand band warna kuning yang dipasang pada lengan kiri atas.
e.Pemenuhan kebutuhan dasar hidup sehari-hari pasien koma sepenuhnya dilakukan oleh perawat.
f.Pasien dengan Alat Bantu Hidup (Ventilator) harus dicegah terhadap kejadian VAP (Ventilator Associated Pneumonia).
g.Semua pasien dengan penyakit menular ditempatkan di ruang pasien tersendiri dengan alat pelindung diri yang ditetapkan.
h.Semua pasien dengan Daya Tahan Tubuh Rendah (Immunosupressed) ditempatkan di ruang pasien tersendiri dengan alat pelindung diri yang ditetapkan.
i.Setiap pasien yang memiliki resiko jatuh, kecenderungan melukai diri sendiri, menghambat proses pengobatan perlu dilakukan restrain.
j.Pemenuhan kebutuhan dasar hidup sehari-hari pasien geriatri, anak-anak, lemah dan ketergantungan bantuan dilakukan sepenuhnya oleh perawat.
k.Semua pasien rawat jalan yang didiagnosa penyakit kronis dibuat resume selama perawatan minimal tiap 3 bulan (summary list).

4.Identifikasi :
a.Setiap pasien yang dirawat di RS. … diidentifikasi dengan 2 (dua) kriteria yang sudah ditetapkan rumah sakit.
b.Pemasangan dan pelepasan gelang diatur dalam prosedur yang telah ditetapkan.
c.Pasien diidentifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah, sebelum pengambilan darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan laboratorium klinis, serta sebelum tindakan / prosedur.

5.Transfer/ Perpindahan Di Dalam Rumah Sakit :
Penerimaan atau perpindahan pasien ke dan dari unit pelayanan intensif atau pelayanan khusus ditentukan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

6.Transfer Keluar Rumah Sakit / Rujukan :
a.Setiap pasien yang memerlukan pemeriksaan diagnostik / terapi / spesimen yang tidak tersedia di Rumah Sakit dapat dilakukan rujukan ke Rumah Sakit lain, termasuk juga bagi pasien yang memerlukan rujukan rawat inap yang diindikasikan karena penyakitnya.

b.Rujukan kerumah sakit ditujukan kepada individu secara spesifik dan fasilitas pelayanan kesehatan dari mana pasien berasal.
c.Rujukan menunjuk siapa yang bertanggung jawab selama proses rujukan serta perbekalan dan peralatan apa yang dibutuhkan selama transportasi.
d.Kerjasama yang resmi atau tidak resmi dibuat dengan rumah sakit penerima.
e.Proses rujukan didokumentasikan didalam rekam medis pasien.
f.Merujuk pasien adalah mengirim pasien yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan atau fasilitas khusus yang tidak tersedia di RS … ke Rumah Sakit Lain atau atas keinginan pasien / keluarga pasien.
g.Setiap pasien yang akan dirujuk harus dalam kondisi stabil. Kriteria stabil disini adalah :
1)Tidak ada ancaman sumbatan jalan nafas.
2)Oksigenasi adekuat.
3)Tidak dalam keadaan syock.
4)Tidak kejang.
5)Imobilasi fraktur (bila ada).
h.Sebelum merujuk pasien, petugas yang berwenang wajib menghubungi RS tujuan terlebih dahulu.
i.Dokter yang sedang bertugas wajib mengisi lembar rujukan.
j.Pasien dirujuk dengan menggunakan ambulans dari RS … atau RS tujuan, lengkap dengan alat-alat penujang kehidupan yang dibutuhkan ataupun menggunakan kendaraan sendiri.
k.Pasien gawat darurat dirujuk dengan pendampingan dari perawat UGD agar dapt memberikan pertolongan Bantuan Hidup Dasar jika diperlukan.
l.Pasien yang tidak gawat darurat dapat dirujuk dengan menggunakan kendaraan sendiri / ambulans tanpa pendamping.
m.Bila pasien dirujuk ke luar kota, maka pendamping (dokter/perawat) harus mendapat surat tugas dari pimpinan rumah sakit dan setelah selesai wajib memberi alporan kepada atasan yang memberi tugas.
n.Pasien dapat dirujuk ke RS rekanan ataupun RS sesuai pilihan pasien /keluarga pasien.

7.Penundaan Pelayanan :
Pasien mendapatkan informasi apabila akan terjadi penundaan pelayanan atau pengobatan dan alternatif yang tersedia sesuai dengan kebutuhan klinik pasien.

8.Pemulangan Pasien :
DPJP yang bertanggung jawab atas pelayanan pasien tersebut, harus menentukan kesiapan pasien untuk dipulangkan.
Kriteria pasien pulang:
1.Masalah utama yang berhubungan dengan penyakit pasien selesai.
2.Kondisi pasien stabil.
3.Permintaan pasien atau keluarga (dengan menandatangani surat pernyataan pulang paksa).
4.Pasien meninggal.
5.Diijinkan DPJP.
6.Telah menyelesaikan semua urusan administrasi.

9.Transportasi :
Transportasi milik rumah sakit, harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku berkenaan dengan pengoperasian, kondisi dan pemeliharaan.

10.Hak Pasien Dan Keluarga :
a.Pelayanan menghormati kebutuhan privasi pasien.
b.Pelayanan melindungi barang milik pasien dari pencurian atau kehilangan.
c.Pelayanan melindungi dari kekerasan fisik.
d.Anak-anak, individu yang cacat, lanjut usia dan lainnya yang berisiko mendapatkan perlindungan yang layak.
e.Rumah sakit memberikan edukasi secara rutin pada pasien dan atau keluarga.
f.Rumah sakit membantu mencari second opinion dan kompromi dalam pelayanan didalam maupun diluar rumah sakit.
g.Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien.
h.Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi.

11.Penolakan Pelayanan Dan Pengobatan :
a.Rumah sakit memberitahukanhak pasien dan keluarga untuk menolak atau tidak melanjutkan pengobatan.
b.Rumah sakit menghormati pasien dan keluarganya tentang keinginan dan pilihan pasien untuk menolak pelayanan resusitasi atau memberhentikan pengobatan bantuan hidup dasar (Do Not Resuscitate).

12.Pelayanan Pasien Tahap Terminal :
Rumah sakit mendukung hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang penuh hormat dan kasih sayang pada akhir kehidupannya.

13.Asesmen Pasien :
a.Semua pasien yang dilayani rumah sakit harus diidentifikasi kebutuhan pelayanannya melalui suatu proses asesmen yang baku.
b.Hanya mereka yang kompeten sesuai perizinan, undang-undang dan peraturan yang berlaku dan sertifikasi dapat melakukan asesmen.
c.Asesmen awal medis di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan dalam waktu maksimal 3 jam atau lebih dini/cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit.
d.Asesmen awal medis dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih dini/cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit.
e.Asesmen awal keperawatan di Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan dalam waktu maksimal 3 jam atau lebih dini/cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit.
f.Asesmen awal keperawatan dilaksanakan dalam 24 jam pertama sejak rawat inap atau lebih cepat sesuai kondisi pasien atau kebijakan rumah sakit.

g.Asemen awal nyeri, gizi dan resiko jatuh harus seudah selesai dilakukan maksimal 5 menit sejak admisi pasien.
h.Asesmen awal medis yang dilakukan sebelum pasien di rawat inap, atau sebelum tindakan pada rawat jalan di rumah sakit, tidak boleh lebih dari 30 hari, atau riwayat medis telah diperbaharui dan pemeriksaan fisik telah diulangi.
i.Untuk asesmen kurang dari 30 hari, setiap perubahan kondisi pasien yang signifikan, sejak asesmen dicatat dalam rekam medis pasien pada saat masuk rawat inap.
j.Asesmen awal termasuk menentukan kebutuhan rencana pemulangan pasien
(discharge).
k.Semua pasien dilakukan asesmen ulang pada interval tertentu atas dasar kondisi dan pengobatan untuk menetapkan respons terhadap pengobatan dan untuk merencanakan pengobatan atau untuk pemulangan pasien.
l.Data dan informasi asesmen pasien dianalisis dan diintegrasikan.
m.Isi minimal dari asesmen pasien rawat inap adalah :
1)Keluhan utama
2)Riwayat penyakit
3)Riwayat penggunaan obat
4)Riwayat penyakit keluarga
5)Pemeriksaan fisik
6)Pemeriksaan penunjang
7)Diagnosa
8)Discharge Planning
n.Isi minimal dari asesmen pasien rawat jalan adalah:
1)Keluhan utama
2)Riwayat penyakit
3)Riwayat penggunaan obat
4)Riwayat penyakit keluarga
5)Pemeriksaan fisik
6)Diagnosa

14.Manajemen Obat :
a.Semua obat-obat yang perlu diwaspadai dikelola dengan prosedur khusus yang telah ditetapkan rumah sakit.
b.Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja di area tersebut,bila diperkenankan kebijakan.
c.Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien diberi label yang jelas dan disimpan dengan cara yang membatasi akses (restrict access).
d.Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian meliputi seleksi, perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, distribusi atau penyaluran, pelayanan sediaan farmasi dan pemantauan.
e.Instalasi Farmasi bertanggung jawab terhadap semua sediaan farmasi/perbekalan farmasi yang beredar di rumah sakit.
f.Pelayanan farmasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

g.Pelayanan farmasi dilaksanakan dengan sistem satu pintu.

15.Manajemen Nutrisi :
Pasien di skrining untuk status gizi.

16.Manajemen Nyeri :
a.Semua pasien rawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit dilakukan asesmen mengenai nyeri.
b.Asesmen nyeri menggunakan :
1)Pasien dewasa : Numeric Pain Scale (NPS)
2)Pasien anak < 1 Tahun : Neonatal Infants Pain Scale (NIPS)
3)Pasien anak 1-3 Tahun : Face Legs Activity Cry Consolability Scale (FLACCS)
4)Pasien anak > 3 Tahun : Wong Baker Faces Rating Scale (WBFRS)
5)Pasien dewasa, anak dan bayi yang tidak sadar : Comfort Scale

17.Surgical Safety Checklist :
a.Semua pasien yang akan dilakukan operasi harus diberi penandaan di area operasi dengan melibatkan pasien.
b.Menggunakan suatu checklist untuk melakukan verifikasi praoperasi tepat-lokasi, tepat-prosedur, dan tepat-pasien dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat/benar, dan fungsional.
c.Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat/mendokumentasikan prosedur “sebelum insisi / time-out” tepat sebelum dimulainya suatu prosedur / tindakan pembedahan.

18.Hand Hygiene :
Semua staf harus mampu melakukan cuci tangan sesuai panduan yang berlaku.

19.Risiko Jatuh :
a.Semua pasien yang dirawat inap di RS. … harus dilakukan asesmen awal risiko pasien jatuh dan melakukan asesmen ulang terhadap pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan.
b.Semua pasien yang dianggap beresiko jatuh harus diterapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko jatuh.
c.Langkah-langkah dimonitor hasilnya, baik tentang keberhasilan pengurangan cedera akibat jatuh maupun dampak yang berkaitan secara tidak disengaja.

20.Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) :
a.Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) sepenuhnya hak pasien.
b.DPJP di ICU adalah dokter spesialis anestesi, kecuali permintaan pasien.
c.DPJP bertanggung jawab terhadap semua pelayanan kepada pasien.
d.DPJP wajib melengkapi berkas rekam medis pasien.
e.DPJP wajib memenuhi hak pasien.
f.DPJP pada kasus pasien operasi adalah dokter operator.

21.Komunikasi Efektif :

a.Komunikasi antar petugas kesehatan dilakukan dengan metode SBAR.
b.Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
c.Perintah lisan dan melalui telpon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
d.Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang memberi perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.

22.Millenium Development Goals (MDG’s).
Program MDG’s di RS. … meliputi Program PONEK dan Program TB DOT’s.

23.Manajemen Di Instalasi :
a.Semua petugas instalasi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan.
c.Melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali.
d.Setiap bulan wajib membuat laporan.

24.Kalibrasi :
Peralatan di instalasi harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

25.Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Ditetapkan di : …
Pada tanggal : …
Direktur RS. …

dr. …

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *